MEMPAWAH, Infoindonesia.net – Sebuah kritik pedas dilayangkan masyarakat terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Dinas yang seharusnya menjadi ujung tombak penyebaran informasi publik justru dituding hanya menjadi “album foto” dan corong kegiatan seremonial Bupati Erlina dan Wakil Bupati Juli Suryadi Burdadi.
Kritik ini disampaikan langsung oleh Kepala Dusun Mekar Jaya, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Tantowi Yahya, S.H.
Sebagai seorang yang aktif di media sosial, Tantowi menyoroti konten yang dipublikasikan akun resmi Diskominfo.
Menurut dia, konten-konten tersebut jauh dari harapan dan kebutuhan informasi masyarakat.
“Saya melihat publikasi akun Diskominfo Pemda Mempawah tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Yang diposting hanya kegiatan seremonial Bupati dan Wakil saja,” ungkap Tantowi.
Dia menambahkan, muatan informasi yang disajikan dinilai tidak substantif dan minim manfaat.
Alih-alih memberikan edukasi atau kemudahan akses layanan, Diskominfo justru dinilai terjebak dalam pola pemberitaan yang berpusat pada aktivitas pejabat.
Butuh Info, Bukan Pamer Foto
Tantowi menegaskan, hal mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat justru terabaikan.
Masyarakat kesulitan mendapatkan informasi jelas mengenai program kerja unggulan, progres pembangunan, atau mekanisme pengurusan layanan publik di lingkungan Pemkab Mempawah.
“Masyarakat tidak butuh seremonial-seremonial atau foto-foto pejabat. Selama ini, akun Diskominfo terkesan menjadi album foto pejabat,” tegasnya.
Padahal, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Diskominfo dituntut mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan hak informasi publik.
Dia juga menyindir, jika tugasnya hanya sebatas memposting kegiatan seremonial, seharusnya operasionalnya tidak perlu dibiayai APBD.
Fungsi Humas Mandek
Kritik lebih lanjut ditujukan pada fungsi kehumasan yang menjadi bagian kewenangan Diskominfo.
Tantowi menilai, fungsi humas pemerintah tidak dijalankan secara maksimal. Humas yang ideal seharusnya membangun komunikasi dua arah, mendengarkan aspirasi, dan merespons keluhan masyarakat, bukan sekadar menjadi penyampai pesan satu arah.
“Kalau seperti ini, kesannya kerja setengah hati, tidak berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa kritik yang dilontarkan merupakan bentuk kepedulian dan haknya sebagai warga masyarakat.
Harapannya, masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Diskominfo Kabupaten Mempawah untuk berbenah diri.
Tantowi juga berharap ke depan Diskominfo Mempawah dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.
Pergeseran paradigma dari sekadar peliput acara pejabat menjadi penyedia informasi yang edukatif, informatif, dan solutif mutlak diperlukan.
“Harapan saya, kritik ini menjadi masukan dan evaluasi Diskominfo Mempawah lebih profesional dan bermanfaat untuk masyarakat,” tutupnya.
Kritik ini menyiratkan tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Kinerja institusi seperti Diskominfo Mempawah tidak lagi diukur dari banyaknya postingan, tetapi dari nilai manfaat dan dampak positif informasi disebarluaskan bagi kesejahteraan masyarakat.
