Pontianak, Infoidonesia.net – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat Tahun 2025 yang dirangkai dengan Seminar Ilmiah bertema “World Sight Day dan World Diabetes Day: Kolaborasi Multidisiplin Menuju Perlindungan Pasien dan Tenaga Kesehatan”, di Hotel Ibis Pontianak, Sabtu (15/11/2025).
Dalam sambutannya, Sekda Harisson langsung menyoroti dua isu besar yang menurutnya sangat krusial bagi dunia kesehatan di Kalbar: etika profesi kedokteran dan ketimpangan distribusi dokter, terutama di wilayah terpencil.
Etika Profesi Harus Jadi FondasiHarisson mengingatkan bahwa perkembangan ilmu kedokteran selalu diwarnai perbedaan pandangan antar tenaga medis. Namun, ia menegaskan bahwa dinamika tersebut harus tetap berpegang pada etika profesi.
“Dokter itu tidak pernah sepakat tentang satu hal. Dari perbedaan itulah lahir penelitian dan bukti ilmiah baru. Tapi etika harus tetap dijaga agar organisasi punya martabat,” tegasnya.
Ia mengimbau para dokter untuk menjaga solidaritas, tidak saling menjatuhkan sejawat, dan menjaga kehormatan profesi.
Distribusi Dokter di Daerah Terpencil Masih Jadi Tantangan
Selain etika profesi, Harisson juga menyoroti minimnya retensi dokter, terutama dokter spesialis, di wilayah perbatasan dan daerah terpencil Kalbar. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada ketimpangan layanan kesehatan.
“Banyak dokter tidak mau berlama-lama di daerah. Padahal masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota,” ujarnya.
Ia mendorong IDI untuk menggali akar persoalan retensi dokter, mulai dari kesejahteraan, akses kompetensi, hingga fasilitas pendukung.
“Teman-teman di daerah remote punya hak yang sama atas pelayanan kesehatan. IDI harus mencari tahu apa masalahnya agar dokter bisa betah di sana,” tambahnya.
Harisson juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pendidikan spesialis yang lebih dekat ke kabupaten.
“Kalau pendidikan spesialis bisa mendekat ke daerah, saya sangat mendukung. Dokter tidak perlu meninggalkan pasiennya,” katanya.
IDI Diminta Tetap Solid dan Berperan Strategis
Sekda menegaskan bahwa IDI harus tetap solid sebagai organisasi profesi yang melindungi dokter sekaligus berperan dalam menjaga pemerataan layanan kesehatan.
“IDI harus menjaga kewenangannya, dan di saat yang sama memastikan layanan kesehatan di daerah terpencil tetap terpenuhi,” tuturnya.
SKP Jadi Sorotan NasionalPada kesempatan yang sama, Sekjen PB IDI, dr. Telogo Wisma Agung Durmanto, menyampaikan perkembangan terkait kewajiban Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).
Ia mengungkapkan bahwa banyak dokter kesulitan memenuhi ketentuan 250 SKP dalam 5 tahun.
“Separuh anggota IDI belum memiliki akun Pelataran Sehat sehingga SKP mereka tercatat 0,” jelasnya.Ia menambahkan, jika sampai akhir 2025 SKP masih kurang, cabang IDI dapat menerbitkan surat kecukupan SKP.
Telogo juga menyampaikan adanya rencana penurunan syarat SKP menjadi 100 SKP, meski masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.“Kalau regulasi berubah dan kita menang di MK, SKP dokter tidak lagi 250, tapi 100. Ini tentu sangat membantu,” ujarnya.Muswil 2025 Diharapkan Jadi MomentumMuswil IDI Kalbar 2025 diharapkan dapat memperkuat etika profesi, meningkatkan kolaborasi lintas disiplin, serta menjawab persoalan pemerataan tenaga kesehatan di wilayah Kalimantan Barat.
