Surabaya, Infoindonesia.net – Sorotan publik terhadap penanganan perkara yang menyeret nama pengusaha emas Siman Bahar kembali mencuat.
Kali ini, perhatian tertuju pada belum adanya tindakan penggeledahan terhadap pabrik yang disebut-sebut berada di Surabaya dan dikaitkan dengan jaringan usaha miliknya.
Sejumlah kalangan mempertanyakan konsistensi penegakan hukum oleh aparat, khususnya Mabes Polri, dalam menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Isu “kebal hukum” pun mencuat, menyusul belum tersentuhnya fasilitas produksi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas bisnis Siman Bahar. Sebelumnya, nama Siman Bahar ramai diperbincangkan dalam pusaran dugaan perkara besar yang merugikan negara.
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Mabes Polri terkait apakah pabrik di Surabaya tersebut telah masuk dalam daftar objek penyelidikan atau pengembangan perkara.
Pengamat hukum menilai, transparansi menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum diminta menyampaikan secara terbuka perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan.
“Jika memang ada dugaan keterkaitan aset atau fasilitas usaha dengan tindak pidana, maka penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan sesuai prosedur. Namun jika belum dilakukan, publik tentu berhak mengetahui alasannya,” ujar seorang pengamat hukum yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, sejumlah aktivis antikorupsi mendesak agar tidak ada tebang pilih dalam proses hukum. Mereka menekankan bahwa prinsip equality before the law harus dijalankan secara konsisten tanpa memandang latar belakang maupun kekuatan ekonomi seseorang.Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari pihak Siman Bahar terkait isu tersebut.
Redaksi juga masih berupaya meminta klarifikasi dari Mabes Polri guna mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai perkembangan perkara yang dimaksud.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum demi memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan. (Rul)
