MALAYSIA, Infoindonesia.net – Dalam upaya sistematis memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional, Pemerintah Malaysia melakukan transformasi signifikan dalam tata kelola pemeriksaan di perbatasannya.
Pusat gravitasi kebijakan baru ini berfokus di Sarawak, berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.
Langkah restrukturisasi kelembagaan dan operasional ini dirancang untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan jaringan kejahatan transnasional.
Informasi yang dihimpun pada Jumat, 7 November 2025, menyebutkan bahwa penguatan ini tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma dalam kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional.
Era Baru Pengawasan
Inti dari kebijakan ini adalah pengalihan tanggung jawab pemeriksaan individu, kendaraan, dan barang di 22 titik masuk darat Malaysia.
Tugas strategis ini kini sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Kontrol dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (BKPP).
Sebelumnya, fungsi ini menjadi bagian dari tugas Bea Cukai Malaysia. Dengan pemisahan ini, setiap lembaga dapat berkonsentrasi pada mandat intinya.
BKPP fokus pada pengamanan perbatasan dan penegakan kedaulatan, sementara Bea Cukai Malaysia dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu penilaian dan pemungutan pajak serta cukai di semua pos pemeriksaan, baik darat, laut, maupun udara.
Seorang petugas Bea Cukai Malaysia di Tebedu yang memilih untuk tidak disebutkan namanya menegaskan, “Langkah ini sangat penting untuk mencegah barang ilegal masuk wilayah negara Malaysia.
Dengan spesialisasi tugas, keamanan dan efisiensi operasional di pintu masuk negara akan meningkat secara signifikan.”
Kolaborasi internasional menjadi pilar pendukung yang tak kalah crucial. Pemerintah Malaysia secara aktif meningkatkan kerja sama dengan instansi mitra di negara tetangga, termasuk Indonesia.
Titik perbatasan Sarawak-Tebedu yang berhadapan dengan Entikong di Kalimantan Barat menjadi salah satu area prioritas.
Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia ini diperkuat untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi.
Pertukaran informasi intelijen secara real-time dan patroli terkoordinasi digalakkan guna memutus rantai penyelundupan narkotika dan barang-barang terlarang lainnya.
“Saling kerja sama antara dua negara: Indonesia-Malaysia di Entikong Kalimantan Barat,” demikian penegasan dari sumber berwenang yang terlibat dalam koordinasi perbatasan.
Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan security belt yang membuat para pelaku kejahatan perbatasan tidak lagi leluasa bergerak.
Pencegahan Bocor Subsidi
Di luar isu keamanan konvensional, kebijakan baru ini juga menyasar penyelewengan di sektor ekonomi.
Salah satu fokus utama adalah pengawasan barang bersubsidi. Malaysia menempatkan petugas penegak dari kementerian terkait secara langsung di pintu masuk perbatasan.
Tugas mereka adalah memastikan barang-barang bersubsidi pemerintah, seperti bahan pangan dan pupuk, tidak bocor dan diperdagangkan secara ilegal ke luar negeri.
Praktik penyelundupan semacam ini telah lama merugikan negara dan mendistorsi tujuan kebijakan subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat domestik.
Selain itu, aturan untuk barang ekspor juga diperketat. Pemerintah menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik transshipment ilegal, yaitu pengalihan rute barang melalui Malaysia untuk menghindari bea dan kuota dari negara asal atau tujuan.
Praktik ini tidak hanya merugikan secara fiskal, tetapi juga dapat membawa implikasi hukum dan politik internasional.
Secara keseluruhan, pakar keamanan perbatasan menilai langkah-langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Malaysia, khususnya Pemerintah Negara Bagian Sarawak, dalam menciptakan sistem perbatasan yang modern, aman, dan efisien.
Restrukturisasi kelembagaan dengan memisahkan fungsi pengawasan perbatasan dan fiskal dianggap sebagai langkah progresif.
Pendekatan ini memungkinkan terciptanya single command system di garis perbatasan, yang mempercepat respons terhadap ancaman dan meminimalisir tumpang tindih kewenangan.
Kolaborasi yang diperkuat dengan Indonesia juga merupakan sinyal positif bagi stabilitas kawasan.
Perbatasan yang aman dan tertib merupakan prasyarat bagi peningkatan hubungan ekonomi dan sosial budaya antara kedua negara.
Dengan langkah-langkah komprehensif ini, Malaysia tidak hanya berupaya membentengi kedaulatannya dari ancaman kejahatan lintas negara.
Akan tetapi, juga memastikan bahwa kebijakan ekonomi domestiknya, seperti subsidi, tepat sasaran dan tidak menjadi sumber kebocoran baru di perbatasan.
(M Tasya)
