Pontiank, Infokalbar.com – Riuh suara demokrasi bergema di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Senin (27/4/2026), Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memilih langkah langka menemui langsung massa demonstran.
Bukan sekadar seremonial, pertemuan ini menjadi arena klarifikasi lugas nan transparan atas isu krusial yang membakar perhatian publik, dari konflik sosial di Air Upas hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menanggapi insiden di Air Upas, Gubernur Ria Norsan mendudukkannya sebagai perkara persaingan usaha dan kecemburuan sosial yang dipicu aksi adu domba.
Gubernur Ria Norsan juga menekankan urgensi penanganan hati-hati karena melibatkan langsung masyarakat lokal.
“Ini masalah ketertiban masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha. Jangan sampai kita mudah diadu domba,” tegas Gubernur Ria Norsan di hadapan perwakilan mahasiswa, memberikan garis terang bahwa stabilitas sosial adalah fondasi utama pembangunan.
Gubernur Ria Norsan pun menambahkan fakta mengejutkan pasca-pembakaran gudang, angka pencurian sawit justru mengalami penurunan
Saat ini, Polda Kalbar telah menahan dua terduga pelaku. Satu pelaku lain berinisial J masih berstatus buron dan terus diburu.
Beberkan Data Jalan Mantap
Sektor infrastruktur, yang menjadi salah satu poin utama tuntutan, dijawab Gubernur dengan paparan data progresif.
Dalam kurun satu tahun dua bulan masa jabatannya, kualitas jalan di Kalimantan Barat menunjukkan grafik positif.
“Tahun 2024, persentase jalan mantap kita berada di angka 61%. Per April 2026, angkanya naik signifikan menjadi 65%,” jelas Gubernur Ria Norsan membeberkan capaian.
Gubernur Ria Norsan pun mematok target ambisius, yakni 80% jalan mantap pada akhir masa jabatan tahun 2029.
Meski diakui terdapat kendala keterbatasan dana dari pusat, komitmen perbaikan jalan provinsi terus digenjot melalui kolaborasi erat dengan para bupati dan wali kota setempat.
Genjot Indeks Pembangunan Manusia
Tak hanya fisik, pembangunan kualitas manusia turut mendapat porsi perhatian serius. Gubernur Ria Norsan mengungkapkan keberhasilan mendongkrak IPM Kalimantan Barat dari 71,19 poin pada 2024 menjadi 72,09 poin di tahun 2026.
Untuk menekan angka putus sekolah yang masih menyentuh 25%, Pemprov Kalbar menyiapkan strategi inovatif.
Sektor swasta akan dilibatkan secara masif melalui pengembangan pendidikan vokasi.
Selain itu, program Paket A, B, dan C akan disediakan bagi para pekerja perusahaan yang belum sempat menuntaskan pendidikan dasar dan menengah.
Sebuah terobosan konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural.
Seruan Kawal Pembangunan
Di tengah dinamika dialog yang sempat memanas, Gubernur Ria Norsan menyerukan esensi penyelesaian masalah musyawarah.
Ia meminta naskah tuntutan dari perwakilan mahasiswa secara detail agar dapat dipelajari dan dijawab komprehensif oleh instansi terkait.
“Kita mencari jalan keluar bersama. Terima kasih sudah membantu kami dengan masukan ini. Mari kita kawal bersama pembangunan di Kalimantan Barat,” ujar Gubernur Ria Norsan penuh teduh, menutup dialog dengan semangat kolaborasi.
Aksi damai ini akhirnya menjadi titik temu, mengubah gelombang protes menjadi energi positif untuk mengawal kemajuan Bumi Khatulistiwa (red)
