JAKARTA,Infoindonesia.net – “Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga.” Tapi di negeri ini, tupai bernama Hendry Chairudin Bangun masih melenggang.
Tanpa cedera. Tanpa rasa malu. Bahkan, sambil tersenyum. Aroma busuk bangkai korupsi menyeruak. Tapi penegak hukum seolah kehilangan indera penciuman.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, wajib baca ini. Kenapa? Karena uang rakyat Rp1,7 miliar raib.
Karena hukum dibajak. Dan karena Polri—yang digaji dari pajak rakyat—justru jadi tukang stempel SP2 Lid.
SP2 Lid: Surat Sakti Penghentian Keadilan
Dokumen itu bocor. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid). Nomor: B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum.
Ditandatangani oleh AKBP Akta Wijaya Pramasakti—Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Isinya? “Belum ditemukan peristiwa pidana.”
Padahal, pelapor sudah menyerahkan bukti transaksi. Dokumen internal. Jejak digital. Semua lengkap. Tapi Polri bilang: “Tak cukup.”
Seorang pelapor—yang enggan disebut namanya—berbisik lirih: Ini permainan. Hendry Chairudin Bangun punya kartu as.
Dia tahu segalanya. Siapa yang main proyek. Siapa yang korup anggaran. Makanya, dia aman.
Polri vs Nurani, Siapa Yang Lebih Buta?
Wilson Lalengke, Ketua PPWI, meledak:”Polri ini tak punya nurani! Rakyat miskin dipaksa bayar PPN 11-12%, tapi uangnya dipakai buat gaji polisi yang malah lindungi koruptor!”
Dia geram. Rp1,7 miliar dana hibah BUMN raib. Tapi SP2 Lid muncul secepat pesan singkat dari kekasih gelap.
Yulian Sahri, pengacara senior, mencoba tenang. “SP2 Lid bukan vonis. Tapi kalau bukti sudah ada, kenapa dihentikan?”
KPK, Kompolnas, dan Teater Sandiwara Hukum
Publik berteriak: “Audit gelar perkara!” Kompolnas diam. KPK sibuk rapat.
Rangga Ananta, aktivis demokrasi, menyindir. “Kalau wartawan korup dibiarkan, apa bedanya kita dengan politikus busuk?”
Hendry Chairudin Bangun mungkin tertawa. Dia tahu, di negeri ini, hukum hanya tajam ke bawah. Ke atas? Tumpul. Bahkan, mungkin sudah patah.
Hukum Hanya Untuk Rakyat Kecil
Kasus ini bukan cuma soal uang. Ini soal integritas. Polri bilang “tidak ada pidana”, tapi bukti menumpuk.
KPK bilang “akan tindak”, tapi tak ada gebrakan. Publik hanya bisa marah. Tapi marah saja tak cukup. Hukum Indonesia? Mati suri.
