Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah, S. H., membuka Pendidikan, Latihan dan Pendampingan Hukum (Diklat) LAKI dan KPK tahun 2026
JAKARTA, INFOINDONESIA.NET – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menggelar Pendidikan, Latihan dan Pendampingan Hukum (Diklat) untuk membekali peserta agar memahami pengertian korupsi, landasan hukumnya, serta tata cara pelaporan tindak pidana korupsi yang benar.
Kegiatan penting ini digelar di Hotel Lumire Jakarta, 10-12 November 2026, dan dihadiri Ketua DPD, DPC LAKI beserta para peserta dari berbagai daerah.
Dalam Diklat tersebut, peserta mendapatkan materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengertian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu:
1. Perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3).
2. Penerimaan dan pemberian suap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat huruf a, b, c dan d, serta Pasal 13).
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, dan c).
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan f).
5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 12 huruf h).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i).
7. Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C).
Selain itu, peserta juga dibekali landasan hukum pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 19/2019.
Pasal 1 angka 4 UU No. 19/2019 menyebutkan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Pasal 11 angka 1 UU No. 19/2019 menegaskan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Materi selanjutnya adalah gerakan “Lihat, Lawan, Laporkan!” Melalui Whistleblower’s System (KWS) di http://kws.kpk.go.id, masyarakat yang mengetahui indikasi korupsi namun sungkan atau takut identitasnya terungkap karena mengenal pelaku, seperti atasan atau rekan kerja, tetap bisa melapor dengan jaminan kerahasiaan identitas dari KPK.
Laporan juga dapat disampaikan melalui Call Center KPK 198, email pengaduan@kpk.go.id, SP4N Lapor https://www.lapor.go.id, atau langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950.
KPK menegaskan, berdasarkan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2019, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Pelapor juga berpotensi mendapatkan penghargaan berupa piagam dan/atau premi sesuai Pasal 13 s.d 17 PP No. 43 Tahun 2018, paling banyak Rp200.000.000,00, atau paling banyak Rp10.000.000,00 untuk tindak pidana korupsi berupa suap.
Laporan disampaikan secara tertulis dengan menguraikan identitas pelapor yang dilampiri fotokopi KTP/SIM/Paspor, serta uraian fakta mengenai peristiwa, tempat dan waktu kejadian, dugaan pelaku, modus operasi, dokumen terkait, dan informasi penanganan kasus jika ada.
Melalui Diklat ini, LAKI berharap peserta tidak hanya memahami korupsi bukan hanya soal suap dan penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi, dan semakin berani berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tingkatkan Kompetensi, Perkuat Integritas, Untuk Indonesia Bebas Korupsi.
