BeritaNasional

Paolus Hadi Ingatkan Potensi Sengketa Agraria di Wilayah Kalbar

Infoindonesia
26
×

Paolus Hadi Ingatkan Potensi Sengketa Agraria di Wilayah Kalbar

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, INFOINDONESIA.NET – Langkah strategis menguatkan layanan keadilan bagi warga Kalimantan Barat kini menjadi sorotan nasional. Anggota Komisi XIII DPR RI Dapil Kalbar II, Paolus Hadi, S.IP., M.Si., menyuarakan perlunya pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia secara mandiri. Selama ini, urusan HAM Kalbar masih menginduk ke Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah. Sabtu, (21/11/2026)

Padahal, Kalbar memiliki bentang wilayah luas serta berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Dinamika sosial, geografis, serta kebutuhan perlindungan warga menuntut kehadiran aparatur negara lebih dekat. Desakan tersebut mengemuka saat Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM RI, serta Rapat Dengar Pendapat bersama pimpinan LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

Kehadiran kantor wilayah sendiri akan memperkuat perhatian pemerintah pusat sekaligus mempercepat penanganan hak asasi manusia di daerah.

Dalam forum parlemen itu, Paolus Hadi melontarkan pertanyaan lugas terkait kepastian waktu pembentukan kantor wilayah tersebut. Kehadiran lembaga mandiri dinilai menjadi kunci agar aspirasi warga perbatasan tidak lagi menempuh jalur koordinasi berjenjang terlalu jauh.

Listrik Terkendala Hutan

Persoalan nyata di lapangan langsung dirasakan komunitas masyarakat adat bermukim di kawasan hutan. Status kawasan hutan kerap menghambat pemenuhan kebutuhan dasar warga, padahal hak atas layanan publik menjadi fondasi martabat manusia.

Paolus Hadi mencontohkan warga di daerah pemilihannya sudah ditetapkan sebagai penerima program pemasangan listrik PLN. Namun, realisasi sambungan listrik tertahan setelah diketahui lokasi rumah warga berada di dalam kawasan hutan.

“Di tempat saya contohnya, untuk memperoleh listrik saja mereka tidak bisa. Mereka sudah ditetapkan PLN dan mendapat tahun ini, tetapi ketika dilihat mereka berada di kawasan hutan, akhirnya listrik itu tidak bisa masuk ke sana. Menurut saya, untuk hidup seperti itu merupakan persoalan HAM, tetapi karena masuk kawasan hutan, mereka tidak bisa mendapatkannya,” ujar Paolus Hadi.

Situasi tersebut membuka ruang kolaborasi lintas kementerian agar aturan tata kelola kawasan hutan selaras dengan pemenuhan hak dasar warga. Pendekatan solutif memungkinkan warga tetap memperoleh penerangan layak tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Isu lanjutan patut diwaspadai bersama ialah potensi sengketa agraria melibatkan masyarakat adat ke depan.

Peluang perolehan hak atas objek reforma agraria terbuka luas, baik pada kawasan hutan maupun lahan Hak Guna Usaha milik korporasi.

“Potensi ke depan untuk persengketaan karena masyarakat adat salah satunya bisa memperoleh peluang untuk mendapatkan hak atas objek reforma agraria, salah satunya di kawasan hutan maupun HGU yang juga dikuasai korporasi.

Karena banyak masyarakat adat kita hidup di kawasan hutan hari ini,” kata Paolus Hadi.

Langkah antisipatif sejak dini membantu mencegah gesekan lahan berubah menjadi konflik berkepanjangan.

Kepastian hak atas tanah memberi rasa aman bagi masyarakat adat sekaligus menciptakan iklim investasi tertib.

Peran Lembaga Terkait

Kesiapan LPSK serta Komnas HAM turut menjadi perhatian dalam merespons laporan sengketa maupun aduan hak asasi manusia.

Lembaga perlindungan saksi diharapkan hadir mendampingi wargas menghadapi tekanan sosial atau hukum, sementara Komnas HAM didorong lebih proaktif menjangkau kasus belum terlaporkan secara resmi.

Selain itu, lembaga khusus penanganan persoalan terkait disebut masih menanti terbitnya Peraturan Pemerintah guna bekerja optimal.

Percepatan regulasi turunan serta berdirinya Kanwil Kementerian HAM Kalbar akan menjadi tonggak baru memperluas akses perlindungan, pendampingan, serta penyelesaian hak asasi manusia bagi masyarakat Kalbar. ( ws )