
PONTIANAK, INFOINDONESIA.NET – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., mengapresiasi inisiatif Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak dalam membangun sinergi lintas lembaga melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antarlembaga dan instansi di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi vertikal, jajaran Kementerian Agama dan Badan Pertanahan, lembaga wakaf, perbankan syariah, para Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat, serta organisasi terkait.
Wagub Krisantus menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kompleksitas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, tidak ada satu pun lembaga yang dapat bekerja sendiri untuk mencapai hasil optimal.

“Semua kegiatan dan proses pembangunan akan sukses apabila ada kerja sama dan saling mendukung. Kalau kerja sendiri-sendiri, saya yakin akan lambat selesai. Tapi kalau dikerjakan bersama, insyaallah lebih cepat tercapai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perluasan jaringan listrik hingga ke wilayah pedesaan melalui kerja sama dengan PLN. Dengan luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 1,11 kali Pulau Jawa dan terdiri atas 14 kabupaten/kota, diperlukan komitmen bersama untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Selain itu, Wagub mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman, persaudaraan, dan toleransi di tengah masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk.
“Di Kalimantan Barat kita harus menjaga pluralisme, kemajemukan, dan toleransi. Karena dengan hadirnya toleransi, semangat kebersamaan, persaudaraan, dan cinta kasih, maka semua program akan dapat dilaksanakan dengan sukses,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, termasuk warga pendatang, untuk mencintai dan menjaga Kalimantan Barat sebagai daerah tempat tinggal bersama.
“Anda bukan lagi Jawa di Pulau Jawa, tapi Jawa Kalimantan Barat. Orang Madura juga begitu, bukan lagi Madura di Pulau Madura, tapi Madura Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, cintai Kalimantan Barat, sayangi Kalimantan Barat!” pesannya.
Sementara itu, Ketua PTA Pontianak, Chandra Boy Seroza, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pascaperceraian.
Ia mencontohkan praktik di Australia dan Malaysia yang memiliki lembaga khusus untuk mengawal pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak finansial perempuan dan anak setelah perceraian. Di Australia terdapat Child Support Agency, sedangkan Malaysia memiliki Badan Sokongan Keluarga.
Menurut Chandra, keberadaan lembaga tersebut menjadi salah satu contoh pentingnya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan pengadilan agar hak-hak perempuan dan anak tidak hanya diputuskan secara hukum, tetapi juga dapat diwujudkan.
“Selama ini di Indonesia, putusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak sering kali hanya adil di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti tingginya angka perceraian di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 13.000 hingga 22.000 kasus perceraian setiap tahun.
Chandra menilai dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga anak-anak yang berpotensi menghadapi berbagai persoalan sosial. Karena itu, perlindungan terhadap hak dan masa depan anak perlu menjadi perhatian bersama.
Ia berharap sinergi lintas lembaga tersebut dapat memperkuat pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Barat.(rfa)











