PONTIANAK, INFOINDONESIA.NET – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama jajaran instansi terkait dan Kepala Perangkat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Rakor dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Turut mengikuti rakor secara virtual jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB, serta instansi terkait lainnya.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan kondisi terkini Karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat saat ini mencapai 28.680,47 hektare, dari total kawasan hutan seluas sekitar 8,31 juta hektare.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Gubernur menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai salah satu langkah dalam mendukung penanganan Karhutla.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam. Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” ungkapnya.
Norsan menegaskan, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan Karhutla cukup tinggi. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak lengah dan terus memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, pemadaman cepat, hingga penanganan pascakebakaran.
“Mari kita cegah Kalimantan Barat dari Kebakaran Hutan dan Lahan agar udara tetap bersih untuk kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas, namun harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Norsan meminta masyarakat agar tidak mengabaikan aturan tersebut, terlebih saat Kalimantan Barat tengah menghadapi musim kemarau dan kondisi cuaca yang lebih kering.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelasnya.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut sangat penting untuk mencegah api merambat dan berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambah Norsan.
Lebih lanjut, Gubernur mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan dan pemantauan di lapangan, sejumlah wilayah yang saat ini menjadi perhatian dalam penanganan Karhutla berada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Mempawah.
Wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas dan memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran, terutama pada kondisi kemarau.
Untuk itu, Norsan meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi di lapangan.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Kewaspadaan terhadap Karhutla semakin penting seiring kondisi iklim tahun 2026. Berdasarkan informasi terbaru BMKG, fenomena El Niño 2026 telah aktif dan berada pada intensitas kuat. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau secara umum terjadi pada Agustus 2026, dengan sebagian wilayah mengalami kondisi yang lebih kering dari normal. (BMKG)
BMKG sebelumnya juga memprediksi musim kemarau 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia cenderung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal, sementara fenomena El Niño berpotensi bertahan hingga awal 2027. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan sehingga membutuhkan kesiapsiagaan lintas sektor. (BMKG)
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha, serta masyarakat untuk memastikan penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
Gubernur Ria Norsan kembali mengingatkan bahwa pencegahan merupakan langkah utama dalam menghadapi ancaman Karhutla.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya.(irf/ica
