PONTIANAK , INFOINDONESIA.NET – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. H. Harisson, M.Kes., menghadiri Sosialisasi Program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Lingkup Kalimantan Barat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Kamis (20/8/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar menjelaskan bahwa BPDP merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan strategis. Program BPDP mencakup pengembangan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan sawit, serta pengembangan sarana dan prasarana.
Karena itu, penyampaian informasi yang komprehensif kepada pemerintah daerah dan akademisi dinilai penting agar berbagai program BPDP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Kalimantan Barat.
Ia berharap Kanwil DJPb bersama pemerintah daerah dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong kebijakan dan kualitas belanja yang lebih efektif, produktif, serta memberikan dampak optimal bagi masyarakat. Sinergi yang terbangun melalui kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat upaya bersama dalam mendorong pembangunan sektor perkebunan yang maju, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sekda menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb Kalbar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalbar.
Sekda mengajak seluruh pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan akademisi untuk memperluas akses informasi mengenai program BPDP, khususnya beasiswa serta dukungan sarana dan prasarana, agar manfaatnya dapat menjangkau para pekebun hingga ke pelosok daerah.
“Kita perlu memperluas informasi mengenai program-program BPDP agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pekebun mengetahui peluang dukungan yang tersedia dan dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan,” ujar Harisson.
Selama ini, Pemprov Kalbar kerap mendorong dukungan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) untuk mendukung pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Menurutnya, dukungan pembiayaan melalui program BPDP juga dapat menjadi salah satu alternatif yang perlu dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
Selain itu, Sekda menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Kanwil DJPb, BPDP, dan perguruan tinggi guna mengatasi berbagai kendala teknis maupun administratif dalam pelaksanaan program.
“Yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPDP, Kanwil DJPb, dan perguruan tinggi harus terus diperkuat,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar setiap program dan alokasi BPDP di Kalbar dapat tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyoroti tren penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan DBH sawit, sekaligus mendorong adanya pembagian DBH yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.
“Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil sawit. Karena itu, kita berharap skema pembagian DBH dapat memberikan manfaat yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil, sehingga kontribusi sektor perkebunan juga sejalan dengan manfaat yang diterima daerah,” katanya.
Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil sawit dengan aktivitas perkebunan yang cukup besar. Karena itu, aspek keadilan dalam pembagian DBH perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar daerah penghasil juga memperoleh manfaat yang proporsional dari potensi perkebunan yang dimiliki.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Anggota DPRD Kalbar, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala KPPN se-Kalbar, pimpinan atau perwakilan perguruan tinggi dari Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas Panca Bhakti Pontianak, serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten/kota (sma/ica).
