PONTIANAK, INFOINDONESIA.NET – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, Manager PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri meskipun kondisi inflasi Kalimantan Barat masih berada dalam kategori terkendali.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, fokus pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada pencapaian angka statistik, tetapi harus mampu menjamin tiga aspek utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran pasokan.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kondisi inflasi di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan data, inflasi tertinggi di Kalimantan Barat saat ini terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Karena itu, penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta penguatan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Ia juga mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi sejak dini pada semester kedua tahun 2026, mulai dari kendala logistik dan infrastruktur transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah, potensi gangguan distribusi akibat faktor cuaca, hingga dampak perubahan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas terhadap stabilitas harga barang.
Untuk itu, Gubernur meminta dukungan penuh dari Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait agar terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” pesannya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang secara berulang menjadi penyumbang inflasi selama enam bulan terakhir, yakni periode Januari hingga Juni 2026.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami inflasi hingga lima kali dalam periode yang sama,” ungkapnya.
Selain itu, komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga.
Khusus komoditas beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga beras secara berturut-turut selama empat bulan terakhir. Kondisi serupa juga mulai terlihat di beberapa daerah lain seiring pergeseran musim panen.
Saichudin juga membandingkan perkembangan inflasi Juni 2025 dengan Juni 2026 yang menunjukkan kenaikan harga pada sejumlah komoditas, di antaranya ikan tongkol, wortel, udang basah, dan minyak goreng.
Dari sisi distribusi, hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan komoditas beras mencapai 18,17 persen. Sementara itu, margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, sedangkan rantai distribusi daging sapi berada pada angka 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Kalbar juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang menjadi program prioritas nasional. Hingga saat ini, capaian pelaksanaan sensus di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen.
“Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial,” tutup Saichudin.(Rfa)
